Polemik flayer penolakan terhadap calon Presiden BEM dari Angkatan 2023 di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memicu perdebatan di kalangan mahasiswa. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNG Tahun 2025, Noval Setiawan Abdul, menilai polemik tersebut tidak boleh keluar dari koridor aturan organisasi yang telah ditetapkan.
Noval menegaskan bahwa seluruh mahasiswa dan organisasi kampus harus tunduk pada regulasi yang berlaku dalam proses demokrasi mahasiswa. Menurutnya, aturan mengenai pencalonan Presiden BEM sudah jelas dan tidak boleh ditafsirkan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.
“Saya mengajak seluruh mahasiswa dan organisasi kampus untuk tetap patuh terhadap aturan. Regulasi pencalonan sudah jelas, jadi jangan membangun opini seolah-olah ada pihak yang tidak layak hanya karena alasan subjektif,” tegas Noval.
Ia juga mempertanyakan narasi etika dan regenerasi yang belakangan ramai digunakan dalam polemik tersebut. Menurut Noval, jangan sampai isu etika hanya dijadikan alat untuk membatasi hak mahasiswa dalam kontestasi politik kampus.
“Kalau bicara etika, siapa yang sebenarnya menjaga etika? Jangan sampai demokrasi kampus justru dicederai oleh cara-cara yang membatasi hak mahasiswa untuk maju,” ujarnya.
Terkait regenerasi, Noval menilai konsep tersebut harus dipahami sebagai proses pembinaan kader, bukan dijadikan alasan untuk menutup ruang kompetisi. Ia menegaskan bahwa regenerasi yang sehat lahir dari persaingan gagasan dan kapasitas, bukan pembatasan berdasarkan angkatan.
“Regenerasi itu bukan tentang melarang siapa maju dan siapa tidak. Regenerasi yang benar adalah memberi ruang bagi semua kader untuk bertarung secara sehat dan membuktikan kapasitasnya,” lanjutnya.
Noval juga mengingatkan agar demokrasi kampus tidak berubah menjadi ruang eksklusif yang hanya dikuasai kelompok tertentu. Menurutnya, mahasiswa harus berani menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan dalam organisasi.
“Kalau aturan membolehkan, maka tidak ada hak siapa pun untuk menolak kandidat hanya karena persoalan angkatan. Kampus harus menjadi ruang demokrasi yang adil, bukan arena pembatasan,” tutup Noval.
