Evolusi 97 Tahun PNI, PDI hingga PDI Perjuangan di Gorontalo
Oleh : Dr. Funco Tanipu., ST., M.A (Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo/Founder The Gorontalo Institute)
Pada 2 Desember 2025, PDI Perjuangan Gorontalo memasuki fase penting dalam proses institusionalisasinya melalui pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) yang menghasilkan konfigurasi kepemimpinan baru. Struktur provinsi kini dipimpin oleh La ode Haimudin sebagai Ketua, Venny Anwar sebagai Sekretaris, dan Dedy Hamzah sebagai Bendahara. Di tingkat kabupaten/kota, kepemimpinan baru terbentuk melalui figur Deasy Datau(Gorontalo Utara), Yolan Polontalo (Kota Gorontalo), Frait Danial (Boalemo), Muhlis Lakodi (Bone Bolango), Darwin Situngkir (Pohuwato), dan Tonny Junus (Kabupaten Gorontalo). Pada saat yang sama, di tingkat pusat, Ahmad Basarah selakuKetua DPP PDI Perjuangan menegaskan target politik yang ambisius: 30 kursi DPRD kabupaten/kota, 12 kursi DPRD Provinsi, dan 1 kursi DPR RI dari Gorontalo, sehingga konfigurasi baru di daerah ini harus dibaca sebagai instrumen strategis untuk mencapai sasaran nasional tersebut.
Perubahan formasi ini merepresentasikan dinamika rekonfigurasi elite politik dalam tubuh PDI PerjuanganGorontalo, sekaligus menjadi indikator upaya partai untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan memperbaiki performaelektoral pasca-Pemilu 2024. Dengan menempatkan kader-kaderyang memiliki kedekatan kultural dan jaringan sosial di masing-masing wilayah, PDI Perjuangan berupaya melakukan reorientasi basis di daerah-daerah yang mengalami penurunansuara, khususnya Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, dan Bone Bolango. Konstelasi baru ini penting dibaca sebagai strategi adaptasi partai terhadap perubahan perilaku pemilih dan dinamika sosial-politik Gorontalo kontemporer, sekaligus sebagai bab terbaru dari sejarah nasionalisme lokal yang telah berusia hampir satu abad.
Kronik Sejarah: Dari Jejak Pahlawan ke Peta Elektoral
Di Gorontalo, membaca PDI Perjuangan tidak bisa dibaca hanyadari tahun sejak partai ini didirikan. Membaca PDI P harus utuhdalam kerangka evolusi partai ini lahir sejak Partai NasionalisIndonesia (PNI) hadir sejak 1928 melalui peran Nani Wartabone. Bagi Gorontalo, Nani tidak hanya dikenal sebagai penggerak PNI, tetapi juga sebagai simbol nasionalisme lokal yang kemudian diakui negara sebagai pahlawan nasional. Namun, ketika tradisi nasionalisme ini diuji dalam arena elektoral modern, terutama sejak Pemilu 1955, muncul paradoks yang menarik: garis nasionalisme yang berakar pada PNI—dan kemudian diteruskan oleh PDI dan PDI Perjuangan—tidakpernah menjadi arus utama politik Gorontalo pada masa awal, dan baru menemukan bentuk paling kuatnya justru pada era PDI Perjuangan.
Tulisan ini berupaya membaca secara historis dan teoretikevolusi garis PNI → PDI → PDI Perjuangan di Gorontalo, dengan menempatkan peran historis Nani Wartabone, konfigurasi elite lokal, serta data elektoral dua dekade terakhirsebagai basis analisis. Di satu sisi, tulisan ini memotret naik-turunnya suara PDI Perjuangan dalam Pemilu 2004–2024 di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Di sisi lain, tulisan ini mengaitkan trajektori tersebut dengan transformasi struktur sosial, pola patronase, serta perubahan bentuk nasionalisme lokal dari era Nani Wartabone hingga figur-figur PDI Perjuangan di era kontemporer. Dengan kerangka ini, kita dapat melihat bahwa PDI Perjuangan di Gorontalo hari ini bukanlah anomali yang lahir tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang di mana nasionalisme harus bernegosiasi dengan agama, adat, patronase, dan ekonomi politik lokal.
Pemilu 1955 menjadi titik awal penting. Di Gorontalo, PNI memperoleh sekitar 12,45 persen suara, sementara Masyumi, PSII, dan NU tampil dominan sebagai representasi politik Islam. PNI menempati posisi ketiga: bukan kekuatan utama, tetapi juga bukan kekuatan yang tak berarti. Basis sosial PNI relatif jelas: pegawai negeri, guru, elite urban awal, dan sebagian kecil kelas menengah embrio yang terpapar diskursus nasionalisme sekuler. Di level DPRD, data periode 1960-an menunjukkan PNI konsisten berada di kisaran 4–5 kursi di DPRDGR/DPRD, menegaskan posisi sebagai kekuatan minoritas yang stabil, bukan hegemonik (Madjowa, 2015). Dengan kata lain, sejakawal, nasionalisme di Gorontalo bergerak sebagai arus pentingyang harus beradaptasi dengan dominasi jaringan Islam dan kearifan lokal.
Memasuki era Orde Baru, terbentuklah PDI sebagai hasil fusi PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba—menjadi kendaraan formal bagi garis nasionalis non-Golkar. Namun, konfigurasi ini rapuh: basis sosial yang heterogen, tekanan politik negara, dan dominasi Golkar menjadikan PDI hanya bertahan sebagai kekuatan pinggiran. Di Gorontalo, PDI umumnya hanya memperoleh 1–3 kursi di DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 1977, 1982, 1987, dan 1992. Perpecahan PDI pada 1990-an, dengan munculnya kubu Megawati, melahirkan PDI Perjuangan. Di Gorontalo, pada awal2000-an, PDI Perjuangan belum langsung menguasai ruangpolitik. Namun garis kontinuitas historis tampak jelas: basis sosial yang dulu berada di belakang PNI dan PDI—pegawai negeri, guru, urban–nasionalis, sebagian kelompok aktivis—pelan-pelan bermigrasi ke tubuh PDI Perjuangan. Secara elektoral, puncak kontinuitas ini terlihat di Pemilu 2014, 2019, dan 2024, ketika PDI Perjuangan mulai menancapkan diri sebagai salah satu pilar utama politik Gorontalo, terutama di DPRD Provinsi dan beberapa kabupaten/kota.
Dengan demikian, dari sudut pandang sejarah elektoral, garis PNI–PDI–PDI Perjuangan di Gorontalo tidak pernah benar-benar terputus. Yang berubah bukan sekadar nama partai, tetapicara garis nasionalis ini bernegosiasi dengan struktur sosial dan politik lokal, dan hari ini, bagaimana partai menjawab target politik baru yang dicanangkan DPP: 30 kursi DPRD kabupaten/kota, 12 kursi DPRD Provinsi, dan 1 kursi DPR RI.
Dinamika Elektoral 2004–2024
Pada era reformasi, data Pemilu 2004–2024 memperlihatkan dengan cukup jelas bahwa PDI Perjuangan mengalami penguatan signifikan di Gorontalo, meskipun dengan capaianberbeda di tiap tingkat. Di tingkat DPR RI, PDI Perjuangan memulai dengan 29.204 suara pada 2004, turun ke 16.553 suara pada 2009, lalu melonjak ke 40.606 suara pada 2014, sedikit terkoreksi menjadi 37.423 suara pada 2019, dan mencapai rekor tertinggi 46.225 suara pada 2024.
Trajektori ini menunjukkan pola “jatuh–bangun–naik” yang berujung pada penguatan jangka panjang. Namun, meski suara naik hampir tiga kali lipat dibanding 2009, PDI Perjuangan belum berhasil mengonversi suara ini menjadi satu kursi DPR RI dari dapil Gorontalo. Hal ini menandakan bahwa kekuatan PDI-P masih terfragmentasi secara geografis dan belum teragregasi di bawah satu figur provinsial yang mampu meraupsuara lintas kabupaten.
Berbeda dengan DPR RI, di DPRD Provinsi Gorontalo PDI Perjuangan mengalami konsolidasi yang jauh lebih jelas. Dari 3 kursi pada 2004 dan 2009, partai ini melonjak menjadi 6 kursipada 2014 dan kemudian stabil pada 7 kursi pada 2019 dan 2024. Secara perolehan suara pada level provinsi, PDI Perjuangan meraih 90.847 suara pada 2019 dan meningkat menjadi 104.739 suara pada 2024, naik 13.892 suara dalam satusiklus. Peningkatan ini memberikan gambaran bahwa PDI-P telah menjadi salah satu kekuatan yang terinstitusionalisasi di tingkat provinsi, dengan basis elektoral yang bukan hanyabertahan, tetapi meluas.
Pada level DPRD kabupaten/kota, peta kekuatan PDI-P menjadilebih bernuansa. Pada Pemilu 2014, PDI-P meraih 3 kursi di Kota Gorontalo, 6 di Kabupaten Gorontalo, 4 di Boalemo, 3 di Pohuwato, 3 di Gorontalo Utara, dan 3 di Bone Bolango, total 22 kursi. Pada 2019, peta ini bergeser menjadi 3 di Kota Gorontalo, 4 di Kabupaten Gorontalo, 7 di Boalemo, 3 di Pohuwato, 6 di Gorontalo Utara, dan 2 di Bone Bolango (total 25 kursi), dan pada 2024 menjadi 4 di Kota Gorontalo, 4 di Kabupaten Gorontalo, 5 di Boalemo, 1 di Pohuwato, 6 di Gorontalo Utara, dan 0 kursi di Bone Bolango (total 20 kursi). Data ini menunjukkan pola: Boalemo dan Gorontalo Utara mengkristal sebagai basis inti PDI-P, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo sebagai basis penyangga yang cukup stabil, sementara Pohuwato dan terutama Bone Bolango menjadi zona rentan, bahkan runtuh pada 2024. Dari sini dapat disimpulkan: PDI Perjuangan di Gorontalo kuat sebagai kekuatan provinsi dan kabupaten tertentu, tetapi masih tertahan di pintu DPR RI. Kekuatan ini sangat teritorial dan sangat bergantung pada konfigurasi elite lokal, sehingga target 30–12–1 yang dicanangkan Ahmad Basarah mensyaratkan kerja penguatanyang lebih terukur di semua tingkat.
Transformasi Patron Genealogis ke Patronase Kontemporer
Jika membaca kronik diatas, perbedaan utama antara PNI/PDI masa lalu dan PDI Perjuangan masa kini di Gorontalo terletakpada cara partai mengelola elite dan patronase. Pada era PNI, PDI hingga PDI Perjuangan generasi awal, partai ini cenderungbersumbu pada symbol Nani Wartabone sebagai pejuangnasional dengan narasi nasionalisme yang kuat, hal itudilanjutkan olehgenerasi seperti Aroman Wartabone, FauziWartabone, Kris Wartabone, dan keluarga besar Wartabone di Suwawa (Bone Bolango), yang kemudian menjadi referensisimbolik dan salah satu simpul organisatoris nasionalisme di tingkat lokal. Mereka menghubungkan ide nasionalisme denganmasyarakat setempat melalui jaringan kekerabatan, reputasimoral, dan kedudukan sosial. Namun seiring perubahan zaman dan semakin menguatnya pola politik klientelistis, basis genealogis semacam ini menghadapi tekanan dari kebutuhanakan patronase yang lebih operasional, terutama setelah 1999, ketika kompetisi elektoral menjadi semakin terbuka dan pragmatis.
Di sinilah PDI Perjuangan menunjukkan transformasikelembagaan model baru. Di Kabupaten Gorontalo, figur sepertiTonny Junus (Wakil Bupati 2009–2014, kini kembali sebagaiWakil Bupati) menjadi katalis yang membawa PDI-P masuk kedalam jaringan birokrasi dan pemerintahan desa. Pengaruh inikemudian diteruskan oleh Venny Anwar, istrinya, yang duaperiode (2019 dan 2024) duduk di DPRD Provinsi. Di Boalemo, PDI-P memperoleh momentum besar ketika Darwis Moridumenjadi kader PDI Perjuangan (sebelum pindah ke Nasdem) sekaligus menjabat sebagai Bupati periode 2017–2020. Di bawah kepemimpinannya, PDI-P meraih tujuh kursi DPRD Boalemo pada 2019, dan meskipun terjadi perubahan patron pasca-Darwis, PDI Perjuangan tetap mempertahankan lima kursipada 2024, dengan dukungan figur-figur seperti Ekaputra Noho (dua periode Ketua DPRD), Harijanto Mamangkey, RensiMakuta, dan Yeni Manoppo.
Di Gorontalo Utara, kombinasi Thariq Modanggu sebagai kaderPDI Perjuangan (masa keanggotaan 2018–2022, sebelum pindahke Golkar) yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati, berpasangan dengan Djafar Ismail sehingga mengantarkan PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu 2019 dengan Djafarsebagai Ketua DPRD. Pada kurun waktu yang sama, AnceRobot sebagai pengusaha sekaligus dua periode anggota DPRD Provinsi, serta Deasy Datau dan Sian Woloks sebagai aleg duaperiode di DPRD kabupaten, menjadikan daerah ini bentengelektoral PDI-P. Di Kota Gorontalo, figur seperti Ariston Tilameo (empat periode DPRD Kota) Yolan Polontalo (duaperiode) dan Darmawan Duming (tiga periode) menunjukkanbagaimana PDI-P membangun kontinuitas di ruang urban, kemudian diperluas dan diperkuat oleh figur pengusaha sepertiAlifudin Jamal.
Di tingkat provinsi, elite seperti Dedy Hamzah (mantan PresidenBEM UNG, dua periode DPRD Provinsi), Suyuti (pengusahadan peraih suara tertinggi DPRD Provinsi 2024), Hamzah Muslimin (pengusaha), Venny Anwar (dua periode DPRD Provinsi dan istri Wakil Bupati Gorontalo Tonny Junus), EspinTuli (dua periode DPRD Provinsi), Ance Robot, dan LaodeHaimudin (lima periode DPRD Provinsi dari dapil Boalemo–Pohuwato dan mantan Wakil Bupati Boalemo) memperlihatkankeberagaman basis sosial PDI Perjuangan: dari aktivis, pengusaha, birokrat, hingga politisi senior. Jika dilihat dariperspektif teori patronase dan klientelisme, PDI Perjuangan di Gorontalo melampaui apa yang tidak mampu dimaksimalkanoleh PNI dan PDI yakni menginstitusionalisasikan patronasemelalui partai, bukan semata menggantungkan diri pada karismakultural atau genealogis. Di sini, tampak pergeseran penting: dari “nasionalisme genealogis” menuju “nasionalismepatronase” yang beroperasi melalui kapasitas elite menghadirkanmanfaat konkret bagi pemilih.
Pertanyaan yang tidak bisa dihindari adalah: jika keluargaWartabone merupakan pionir nasionalisme dan pernah menjadisalah satu basis penting PNI–PDI–PDI Perjuangan di Bone Bolango (basis PNI terkuat saat itu) mengapa mereka kemudiantidak lagi menempati posisi sentral dalam peta politikkontemporer, bahkan PDI Perjuangan justru kehilangan seluruhkursinya di Bone Bolango pada 2024?
Jawabannya terletak pada ketidaksejajaran antara kapitalsimbolik dan tuntutan kapital politik kontemporer. KeluargaWartabone memiliki kapital simbolik yang kuat: warisanpahlawan nasional, peran historis dalam pergerakan, dan posisisosial yang dihormati. Namun, kapital ini tidak sepenuhnyaterkonversi menjadi kapital birokratis (jabatan eksekutif atau posstrategis dalam pemerintahan daerah), kapital ekonomi (posisisebagai patron ekonomi lokal), atau kapital elektoral (regenerasipolitisi keluarga yang secara konsisten tampil sebagai kandidatkuat di DPRD). Peran mereka bergeser dari pusat ke lebihmenyebar, sementara medan politik lokal menuntut aktor-aktoryang mampu mengelola jaringan patronase sehari-hari secaraintensif.
Pada saat yang sama, struktur politik Bone Bolango berubahsetelah pemekaran 2003. Pusat gravitasi kekuasaan bergeser, persaingan meningkat, dan elite-elite baru muncul dari berbagaikecamatan di luar Suwawa. Dalam situasi ini, garis genealogisyang dulu menjadi salah satu pilar referensi politik tidak lagisecara otomatis menjamin dominasi elektoral. PDI Perjuangan, di tingkat nasional dan provinsi, kemudian lebih banyakberinvestasi pada elite-elite baru yang memiliki kapasitaspatronase aktif, selaras dengan pola politik lokal kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas genealogis (legitimasiberbasis keturunan pejuang) cenderung bergeser perannya ketikaberhadapan dengan otoritas patronase modern (legitimasiberbasis kapasitas distribusi sumber daya dan pengelolaanjaringan).
Pelembagaan Partai, Patronase, dan Territorialisasi Dukungan
Dari sudut pandang pelembagaan partai (party institutionalization), PDI Perjuangan di Gorontalo menunjukkanpelembagaan yang cukup tinggi di tingkat provinsi dan beberapakabupaten, tetapi belum sepenuhnya di tingkat nasional (DPR RI). Kestabilan kursi DPRD Provinsi di angka tujuh, peningkatan suara dari 90.847 menjadi 104.739, dan posisi duaperiode sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi menunjukkanbahwa PDI-P telah menjadi salah satu poros kekuasaan yang terstruktur. Namun di sisi lain, ketergantungan partai pada figur-figur lokal tertentu, serta kegagalan mengonversi kekuatantersebut menjadi satu kursi DPR RI, menunjukkan pelembagaanyang belum tuntas di level representasi nasional. Di titik ini, target 30 kursi DPRD kabupaten/kota, 12 kursi DPRD Provinsi, dan 1 kursi DPR RI yang disampaikan Ahmad Basarah menjaditolok ukur seberapa jauh proses pelembagaan ini dapatditingkatkan.
Dalam kerangka patronase dan klientelisme, PDI Perjuangan di Gorontalo merepresentasikan model di mana partai modern bekerja melalui jaringan patron tradisional. Figur-figurkontemporer yang disebutkan di atas menunjukkan bahwamobilisasi suara berlangsung bukan lagi terutama melaluipendekatan ideologis, melainkan lewat jaringan bantuan, proyek, akses birokrasi, dan kedekatan sosial. Hal ini berbedadengan era PNI/PDI, patronase kontemporer kini berada dalamkerangka institusional partai yang lebih formal: mekanismerekrutmen caleg, struktur berlapis dari DPD hingga PAC, dan aturan internal yang relatif mapan.
Jika dibaca dari perspektif antropologi politik bahwa pergeserandari garis keluarga pejuang seperti keluarga Wartabone kekonfigurasi elite baru PDI Perjuangan menunjukkantransformasi identitas nasionalisme di Gorontalo: dari yang semula berakar pada heroisme masa perang dan simbolkekerabatan, menjadi nasionalisme yang lebih pragmatis, yang diukur dari kemampuan partai dan elite menyediakan akses kenegara, ekonomi, dan layanan publik, sembari tetap menjagakompatibilitas dengan identitas Islam dan adat lokal. Secaringkas dapat dibaca bahwa PDI Perjuangan di Gorontalo bergerak dari nasionalisme simbolik ke nasionalismeterinstitusionalisasi, dengan patronase sebagai jembatan antaraide dan realitas sosial.
Antara Warisan dan Tantangan Masa Depan
Nasionalisme di Gorontalo tidak pernah berjalan di ruanghampa. Ia selalu dinegosiasikan dengan agama, adat, patronase, dan kepentingan ekonomi. PNI di era Nani Wartabone dan kemudian PDI menanamkan fondasi awal bahwa selalu ada“arus nasionalis” di tengah dominasi partai-partai Islam. PDI menjaga arus itu hidup di tengah tekanan Orde Baru. PDI Perjuangan kemudian memetik buahnya dengan cara yang berbeda: bukan lagi mengandalkan genealogis pejuang, tetapidengan merangkul patron lokal, pengusaha, birokrat, aktivis, dan politisi multi-periode yang menautkan partai dengan kehidupansehari-hari rakyat.
Pertanyaan yang tersisa bagi PDI Perjuangan hari ini bukan lagi“dari mana ia berasal”, tetapi “ke mana ia akan bergerak”. Apakah partai ini akan mampu mengonversi kekuatan provinsidan kabupaten menjadi satu kursi DPR RI pertama dariGorontalo? Apakah ia mampu merawat patronase tanpa terjebakpada oligarki lokal? Dan apakah ia sanggup merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali warisan simbolik seperti garis keluarga pejuang ke dalam narasi politik masa depan sebagaisumber legitimasi moral yang lebih dalam?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukanapakah PDI Perjuangan di Gorontalo hanya akan dikenangsebagai partai yang kuat di daerah tetapi lemah di pusat, atausebagai partai yang berhasil menjembatani sejarah nasionalismelokal dengan tantangan demokrasi elektoral modern. Dalamkonteks inilah, target 30 kursi DPRD kabupaten/kota, 12 kursiDPRD Provinsi, dan 1 kursi DPR RI yang ditegaskan Ahmad Basarah menjadi ujian konkret sejauh mana tradisi hampir satuabad itu (sejak dibentuk tahun 1928 oleh Nani Wartabone) mampu diwujudkan dalam angka-angka politik yang nyata.
Konfigurasi kepemimpinan baru yang lahir melalui KonferensiDaerah dan Konferensi Cabang PDI Perjuangan Gorontalo pada 2 Desember 2025 menjadi fondasi awal dari upaya rekonstruksipolitik yang lebih serius menjelang Pemilu 2029. Denganformasi ini yang menempatkan Laode Haimudin sebagai Ketua, Venny Anwar sebagai Sekretaris, dan Dedy Hamzah sebagaiBendahara, partai pada hakikatnya membangun sebuah koalisielite yang memadukan tiga generasi kekuatan politik sekaligus: generasi birokrasi senior yang memiliki pengalaman panjangdalam pemerintahan daerah, generasi keluarga politik yang menguasai jejaring sosial tradisional dan patronase komunitas, serta generasi aktivis–profesional yang memahami dinamikapolitik modern, perilaku pemilih muda, dan kebutuhanrepositioning partai di ruang publik kontemporer. Kehadiranfigur-figur ketua cabang seperti Deasy Datau, Yolan Polontalo, Frait Danial, Muhlis Lakodi, Darwin Situngkir, dan Tonny Junusmemperluas struktur kekuatan ini hingga ke basis-basis kabupaten/kota, ditantang untuk dapat mereformulasi satukesatuan organisasi yang mampu menjawab kebutuhan partaiuntuk konsolidasi elektoral yang stabil.
Dengan demikian, strategi politik PDI Perjuangan Gorontalo mau tidak mau harus bertumpu pada konsolidasi elite yang menyeluruh, pemulihan basis rawan melalui rekonstruksipatronase, penguatan basis inti sebagai lumbung suara DPR RI, reposisi simbolik yang selaras dengan kultur lokal, dan penciptaan figur provinsial sebagai poros utama pemenangan. Jika kelima fondasi ini dijalankan secara disiplin, berbasis data, dan didukung kerja lapangan yang konsisten, maka PDI Perjuangan tidak sekadar mempertahankan posisinya sebagaikekuatan politik utama di Gorontalo, tetapi juga berpeluangmenorehkan capaian historis yang selama dua dekade belumtercapai: kehadiran wakil rakyat dari PDI Perjuangan Gorontalo di Senayan, sebagai puncak dari 97 tahun perjalanannasionalisme yang dimulai oleh Nani Wartabone pada 1928 dan kini diteruskan dalam konteks baru demokrasi elektoral modern dengan target konkret 30–12–1 yang diletakkan di pundakpengurus periode 2025–2030.
