Farel Novriyanto W. Kahar Bawa Gagasan Strategis Penguatan Ekosistem Anti-Fraud di INAHAFF Conference 2026

banner 120x600

Farel Novriyanto W. Kahar mewakili Provinsi Gorontalo dalam kegiatan Indonesia Healthcare Anti Fraud Forum Conference 2026 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Dalam forum tersebut, Farel menyampaikan sejumlah gagasan strategis mengenai pentingnya membangun ekosistem anti-kecurangan (anti-fraud ecosystem) yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional.
‎
‎Partisipasi Farel dalam forum ini menjadi bagian dari kontribusi pemikiran daerah dalam memperkuat tata kelola sistem kesehatan Indonesia, khususnya dalam menjaga integritas pembiayaan kesehatan dan memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
‎
‎Dalam gagasannya, Farel menekankan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kecurangan di sektor kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku. Lebih dari itu, diperlukan pembangunan ekosistem yang mampu mencegah potensi kecurangan sejak awal melalui penguatan sistem, pengawasan, budaya integritas, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
‎
‎”Anti-fraud tidak cukup dibangun melalui regulasi dan mekanisme penindakan semata. Kita membutuhkan ekosistem yang memastikan seluruh aktor dalam pelayanan kesehatan memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen yang sama untuk menjaga integritas sistem kesehatan,” ungkap Farel dalam forum tersebut.
‎
‎Mendorong Lima Pilar Ekosistem Anti-Kecurangan
‎
‎Farel menawarkan gagasan penguatan ekosistem anti-kecurangan melalui lima pilar utama.
‎
‎Pertama, penguatan tata kelola dan regulasi. Diperlukan harmonisasi kebijakan, standar operasional, serta mekanisme pengawasan yang jelas agar setiap penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki pedoman yang sama dalam mencegah dan menangani kecurangan.
‎
‎Kedua, transformasi digital dan integrasi data. Pemanfaatan teknologi informasi, interoperabilitas data, serta analisis berbasis risiko menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi anomali dan mendeteksi potensi kecurangan secara lebih dini.
‎
‎Ketiga, penguatan sumber daya manusia dan budaya integritas. Tenaga kesehatan, manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara jaminan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kesadaran kolektif bahwa integritas merupakan fondasi utama pelayanan kesehatan.
‎
‎Keempat, kolaborasi dan pengawasan multipihak. Pencegahan kecurangan membutuhkan sinergi antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, akademisi, aparat pengawasan, serta masyarakat.
‎
‎Kelima, transparansi, perlindungan pelapor, dan evaluasi berkelanjutan. Sistem pelaporan yang aman, mekanisme tindak lanjut yang objektif, serta evaluasi berkala harus menjadi bagian dari tata kelola anti-kecurangan yang kredibel.
‎
‎Anti-Fraud Harus Menjadi Gerakan Bersama
‎
‎Lebih lanjut, Farel menegaskan bahwa tantangan kecurangan dalam sektor kesehatan merupakan persoalan sistemik yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, agenda anti-fraud harus ditempatkan sebagai gerakan bersama untuk melindungi keberlanjutan pembiayaan kesehatan, menjaga kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN.
‎
‎Menurutnya, keberhasilan ekosistem anti-kecurangan tidak semata-mata diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam mencegah penyimpangan, memperbaiki tata kelola, dan membangun budaya akuntabilitas di seluruh rantai pelayanan kesehatan.
‎
‎”Jangan sampai agenda anti-fraud justru berhenti pada penindakan setelah kerugian terjadi. Kita harus bergerak menuju sistem yang preventif, prediktif, partisipatif, dan berintegritas. Tujuan akhirnya bukan sekadar melindungi keuangan negara, melainkan memastikan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang berkualitas tetap terjaga,” tambahnya.
‎
‎Membawa Perspektif Daerah untuk Masa Depan Kesehatan Nasional
‎
‎Kehadiran Farel sebagai representasi Gorontalo sekaligus membawa pesan bahwa penguatan sistem kesehatan nasional membutuhkan keterlibatan seluruh daerah. Persoalan integritas dalam pelayanan kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan membutuhkan komitmen bersama hingga tingkat fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.
‎
‎Ia berharap gagasan mengenai penguatan ekosistem anti-kecurangan dapat menjadi bagian dari pengembangan kebijakan dan gerakan bersama dalam mewujudkan sistem JKN yang lebih transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
‎
‎Partisipasi dalam Indonesia Healthcare Anti Fraud Forum Conference 2026 menjadi momentum untuk memperluas pertukaran gagasan, memperkuat kolaborasi, serta mendorong lahirnya inovasi tata kelola kesehatan yang mampu menjawab tantangan masa depan.
‎
‎”Menjaga integritas sistem kesehatan berarti menjaga kepercayaan masyarakat. Anti-fraud bukan sekadar agenda pengawasan, tetapi merupakan investasi untuk keberlanjutan dan masa depan kesehatan Indonesia,” tutup Farel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *