POROSRAKYAT.ID, JAKARTA – Untuk memastikan pembangunan yang terencana lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Provinsi Gorontalo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pembekalan penyiapan dan perencanaan calon lokasi KNMP tahun 2027.
Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta berlangsung di Hotel Damhil, Kamis (29/09/2026). Hal ini bertujuan memastikan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat nelayan, mendukung potensi usaha setempat, dan memiliki kesiapan pengelolaan agar manfaatnya berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menegaskan penentuan calon lokasi harus didasarkan pada data dan kondisi nyata masyarakat. Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya,” ujarnya saat membuka pembekalan secara daring dan serentak dari Jakarta.
Tim diminta menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang bekerja dalam usaha perikanan, pengolah, dan pedagang. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan, termasuk penanganan hasil tangkapan, pengolahan, serta akses pemasaran.
Kesiapan pengelola, biaya operasional dan pemeliharaan, serta dukungan listrik, air, dan akses transportasi juga menjadi perhatian sejak tahap perencanaan. “Manfaat baru terwujud apabila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik,” tegas Latif.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan selaku Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027, Mohamad Abdi, menjelaskan pengembangan KNMP diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi pesisir, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran.
Model pengembangannya disesuaikan dengan potensi dan karakter usaha masyarakat di setiap lokasi. Abdi menjelaskan, calon lokasi berasal dari referensi hasil analisis nasional yang ditelaah dan dimutakhirkan pemerintah daerah, serta usulan pemerintah daerah berdasarkan kondisi wilayahnya.
Seluruh calon lokasi mengikuti pemeriksaan, survei, dan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lokasi, serta akses pasar dan infrastruktur pendukung.
Lokasi prioritas selanjutnya mendapatkan fasilitasi untuk memenuhi kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, dan dukungan masyarakat serta pemerintah daerah sebelum memasuki perencanaan teknis. Melalui proses tersebut, Satgas menargetkan 1.000 lokasi KNMP tahun 2027 siap direkomendasikan untuk pembangunan.
Peserta dibekali metode pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, penggunaan perangkat survei digital, serta fasilitasi kesiapan calon lokasi. Setelah pembekalan, tim akan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan hingga pertengahan Desember 2026.
Hasil pekerjaan menjadi dasar rekomendasi dan perencanaan KNMP 2027, dengan mengutamakan ketepatan pembangunan serta manfaat ekonomi bagi keluarga nelayan. “Ketepatan rekomendasi yang Bapak dan Ibu hasilkan dapat menentukan apakah pembangunan benar-benar berguna atau justru menghadapi persoalan sejak awal,” tegas Latif. (*)
