POROSRAKYAT.ID – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo melontarkan kritik keras terhadap lambannya respons pemerintah daerah dalam menyentuh kelompok rentan seperti mantan narapidana terorisme (napiter) dan individu target pantau melalui skema bantuan sosial.
Ketua FKPT Gorontalo, Dr. Funco Tanipu, menegaskan bahwa hingga saat ini, kelompok tersebut masih belum menjadi prioritas dalam distribusi bantuan sosial maupun program inklusi yang seharusnya mendukung pemberdayaan ekonomi mereka.
“Data yang kami terima menunjukkan bahwa lebih dari 60 orang target pantau dan sejumlah eks napiter—yang 80 persennya adalah warga asli Gorontalo—masih belum tersentuh bantuan pemerintah. Ini alarm serius,” ujar Funco dalam talk show RRI Gorontalo bertema “Bantuan Sosial Solusi Mengatasi Kemiskinan, Efektifkah?” pada Rabu, 13 Mei 2025.
Lebih jauh, Funco menekankan bahwa ketidakadilan ekonomi dan sosial merupakan akar dari radikalisme dan ekstremisme.
“Sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah. Ketika negara abai terhadap kelompok ini, kita sedang membiarkan ruang tumbuhnya kembali benih-benih ekstremisme,” tegasnya.
Informasi yang diterima dari Satgaswil Densus 88 Gorontalo menyebutkan bahwa banyak eks napiter dan target pantau tidak memiliki pekerjaan tetap. Dalam kondisi seperti itu, kata Funco, bantuan sosial dan program pemberdayaan bukan hanya urusan kemiskinan, tapi strategi pencegahan terorisme jangka panjang.
“Negara belum memiliki roadmap yang komprehensif dan terintegrasi dari pusat hingga desa. Ketika kelompok berisiko ini tak masuk skala prioritas, kita sedang membangun celah baru bagi lahirnya kekecewaan terhadap negara,” kritiknya tajam.
Funco menutup pernyataannya dengan desakan agar pemerintah daerah segera menyusun skema inklusif lintas sektor yang menyentuh langsung kelompok berisiko tersebut.
Talk show ini turut menghadirkan Kadis Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, serta pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Syarwani Canon.
