POROSRAKYAT.ID – Sangat ironis, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo dengan menumpuknya berbagai masalah keuangan daerah, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo justru jalan-jalan dengan dalil rapat pimpinan (rapim) program kerja APBD 2025 yang dilaksanakan Jumat (31/1/2025) lusa di KabupatenPohuwato.
Rapim yang diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang cenderung lebih memilih lokasi di luar daerah ketimbang di daerahnya sendiri.
Jika dilihat dari sisi anggaran APBD Kabupaten mengalami devisit dan utang Pemda ke pihak ketiga masih belum terbayarkan. Selain OPD, seluruh camat, juga rapim ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Puskemas.
Menyikapi hal ini, aktivis Limboto, Robin Bilondatu mempertanyakan urgensinya, apakah kegiatan tersebut benar-benar untuk membahas program kerja atau sekedar menghabiskan anggaran.
Ditengah gerakan efisiensi belanja Perdis oleh presiden sesuai Inpres No 1 tahun 2025, Pemkab malah melaksanakan rapim di luar daerah.
Tentunya kata dia, hal ini menyita anggaran yang besar. Disis lain daerah ini krisis kekosongan kas daerah, bebernya.
Pelaksanaan rapim di luar daerah tak memberi manfaat, karena materinya juga sama dengan yang dilakukan di Limboto.
Dan ini kata dia, tidak memberi manfaat bagi rakyat Kabgor, ungkapnya. Saya melihat, Bupati Nelson tidak mengindahkan instruksi Presiden Prabowo tentang efisiensi anggaran daerah.
“Apa yang dilakukan Bupati Nelson dipenghujung jabatan sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah Presiden terkait penghematan anggaran daerah”, jelas dia.
Saya yakin ini bukan kemauan murni bupati, tetapi beberapa pembisik yang ingin mencelakakan Nelson diakhir masa jabatan yang seharusnya pemerintah NDH ini berakhir indah dan manis.
Saya berharap bupati Nelson untuk membatalkan rapim di Pohuwato yang tidak ada nilai manfaat dan terkesan hanya mengejar perdis.
Atau memang rapim ini hanya untuk menghabiskan anggaran agar pemerintah Sofyan Puhi dan Tonny Junus mengalami kesulitan anggaran untuk kebutuhan ASN menjelang ramadah seperti THR dan tunjangan lainnya, dan merupakan konspirasi jahat, tegas aktivis 98 ini. (*)
