POROSRAKYAT.ID – Anggota DPD RI Dapil Gorontalo, Jasin U. Dilo, menyoroti sejumlah poin krusial dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar hari ini. Menurutnya, berbagai masalah mendasar dalam sektor pendidikan harus segera ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah pusat.
“Pertama, kami mengapresiasi kelancaran pelaksanaan SPMB 2025. Namun, masalah data kependudukan yang berkaitan dengan Dapodik hingga pembaruan DTKS/DTSEN masih menjadi pekerjaan rumah. Ini harus segera diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Kemendagri, Kemensos, dan Kominfo,” tegas Jasin.
Selain itu, dirinya juga meminta perhatian khusus terhadap satuan pendidikan swasta. Ia menilai sekolah swasta yang dikelola masyarakat turut memegang peran penting dalam menjamin kelangsungan pendidikan. “Kemendikdasmen harus lebih serius memberi dukungan anggaran, apalagi dalam upaya mewujudkan pendidikan gratis di tingkat SD sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Isu inklusi juga tidak luput dari sorotan. Jasin mendesak agar program sekolah inklusi segera diwujudkan dengan menyiapkan akomodasi yang layak bagi peserta didik disabilitas, baik dari segi sarana, prasarana, maupun tenaga pendidik.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peningkatan alokasi anggaran pendidikan. “DPD RI mendesak agar porsi anggaran pendidikan lebih dari 20 persen APBN, sehingga program unggulan dan Asta Cita Presiden benar-benar dapat terlaksana,” ujarnya.
Tak hanya pemerintah pusat, Jasin juga mengingatkan peran daerah. Pemerintah daerah, menurutnya, harus transparan, meningkatkan koordinasi, serta melibatkan masyarakat dalam penyusunan petunjuk teknis agar pelaksanaan SPMB berjalan objektif, akuntabel, dan bebas dari intervensi.
“DPD RI akan terus melakukan pengawasan dan bersinergi dengan Kemendikdasmen untuk memastikan amanat konstitusi di bidang pendidikan benar-benar terwujud di daerah,” pungkas Jasin.
