POROSRAKYAT.ID, JAKARTA – Krisis yang dihadapi ribuan calon dokter di Indonesia yang terancam putus studi (DO) akibat gagal lulus uji kompetensi nasional (UKOM). Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan individu, melainkan masalah sistemik dalam tata kelola pendidikan kedokteran.
Penegasan ini disampaikan dokter Rusli Monoarfa dalam kebijakan Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) dalam menangani persoalan yang dinilai tidak produktif dan terkesan semena-mena. Ia khawatir kondisi itu dapat berdampak serius terhadap mental para mahasiswa maupun keluarganya.
Alumni Fakultas Kedokteran Unsrat Manado ini menambahkan bahwa cara Dikti menangani masalah calon dokter yang tidak lulus UKOM sangat tidak produktif dan semena-mena, kata Rusli dalam keterangan persnya.
Ia meminta pemerintah, khususnya Dikti, perguruan tinggi, dan Kementerian Kesehatan untuk duduk bersama mencari solusi terbaik bagi para calon dokter tersebut. Mereka sudah menyelesaikan seluruh pendidikan profesi, tetapi terhambat kebijakan dan akses uji kompetensi.
Ini masalah sistem, bukan semata kegagalan individu,” ujarnya. Bahkan dia menilai kebijakan DO berpotensi menghilangkan sumber daya manusia kesehatan yang sangat dibutuhkan, terutama di tengah masih adanya kekurangan dokter di berbagai daerah.
Selain itu, dampak psikologis dan ketidakadilan juga membayangi para retaker yang tidak lagi berstatus mahasiswa, namun belum dapat diakui sebagai dokter, terangnya.
Olehnya saya dokter dari daerah sangat mendukung langkah yang diambil oleh Ketua Umum PP PDUI, dr. Ardiansyah Bahar, MKM. “Apa yang diambil Ketum PDUI sangat luar biasa dan sangat mulia.
Karena bukan saja membatu para dokter yang susah payah kuliah dan menjadi harapan dan kebanggaan orang tua, namun juga membantu masyarakat di daerah terpencil yang saat ini butuh dokter.
Sehingga kata dokter Rusli, sebagai dokter di daerah memandang Ketum PDUI, dr Ardiansyah Bahar layak dipertimbangkan untuk masuk dalam jajaran kabinet, karena jelas komitmen dan terbukti memperjuangkan nasib ribuan dokter umum di seluruh daerah, demikian Rusli Monoarfa. (*)
