Membakar Basa-Basi Kita
Oleh : Basri Amin (Lembaga Kajian Sekolah & Masyarakat)
TERBAKAR di sana, menyala di sini!
Luapan protes di bulan Agustus dan hari-hari ini menegaskanbahwa keindonesiaan kita tidak mungkin disangga oleh spiral kekerasan yang congkak dan oleh tumpukan kata-kata darikalangan kuasa yang semakin hampa makna.
Sengketa demi sengketa, hari-hari ini di negeri ini, sambung-menyambung mengisi tata pergaulan kemasyarakatan kita.Korban bertambah tetapi agenda kuasa dan kesibukan elitis di ujung sana seakan tak pernah habis dan penuh ketulian. Sementara ketimpangan (nasib) orang-orang kebanyakan meraung di ujung sebelah sini dan di sudut-sudut penghidupanyang semakin terpojok karena desakan kebutuhan dan aspirasiyang hendak dipatahkan.
Negara, yang selalu dipercaya kuat dan kuasa dengan aparatus pemerintahan dan teknologi hukumnya tidak akan pernah(mampu) berbuat banyak dan ia pun tak akan pernah berkuasameredam kemarahan-kemarahan rakyatnya yang sudah letihmemikul janji-janji perbaikan.
Di atas lembaran sejarah, Negeri ini sangat terang kita judulisebagai Republik (Hukum) yang berideologi Pancasila.
Dalam faktanya, kita adalah negeri pemarah yang suka pameran Pidato Maaf dan Seruan. Kita adalah juga sebuah negeri yang banyak menunda perbaikan mendasar karena robohnyaketeladanan dan kepemimpinan yang otentik dari periode keperiode Pemilu.
Uniknya karena kita selalu tampil sebagai negeri, yang dalam situasi buruk, barulah tampak kecerdasan-kecerdasan latennya dalam berkata-kata dan mendaftar kronologi peristiwa dan janji-jani baru. Disertai semburan maaf dan kesedihan temporer di ruang–ruang media.
Kita adalah negeri yang, tampaknya, terlalu lamban untuk mampu “mengantisipasi” keadaan dan yang mampu “mengendalikan” momok-momok kemarahan –-yang sudah lama tumbuh dari jejaring kekalahan ekonomi dan ketidakadilan sosial— di masyarakat kita.
Kita, dalam banyak hal, “hebat bereaksi tetapi abai mengantisipasi…”
Agama, Pancasila, Hukum dan Budaya selalu disebut setiap saat. Selalu diucapkan bahwa agama adalah penyatu kesadaranbersama dan “ketakutan bersama” atas laknat–Nya karena kitaberulang abai bersyukur dan menjaga Amanah. Tetapi melalui perjalanan waktu pulalah yang akhirnya menyuguhkangambaran yang lain dari itu semua: elite Indonesia yang rapuhkonsistensinya!
Di arus bawah, kita biarkan masyarakat kita retak-retak satusama lain sehingga mudah dijebol oleh kepentingan sesaat.Tetapi, makin terasa bahwa Hukum Waktu akan menyadarkandan menggerakkan…
Begitulah pula dengan nasib Hukum dan Budaya, selalu dikata-katai sehari-hari tetapi selalu kita abaikan menjadi rujukan bermakna yang kukuh–ditegakkan. Kita gagal melembagakan nilai-nilai utama yang menempa perilaku dan wawasan kolektifkita.
Ketika sengketa demi sengketa terus menyeruak dan melilitseperti tak ada habisnya sekian tahun terakhir ini, semua halberubah menjadi tontonan yang tak memberi simpul-simpul kebenaran dan penyadaran keadaan.
Semua keadaan jadi persoalan. Tak kenal lapisan atas atau pun bawah, tabiat membuat sengketa nyaris sudah rata di semuakalangan dan profesi. Kita bahkan semakin lincah menggunakanaturan dan regulasi untuk membuat sengketa dan pertikaian di antara sesama anak bangsa.
Nalar dan Nurani demikian mudah kalah karena basa-basi kitadalam bertata-negara.
Karena negeri ini adalah republik modern, maka hukum dan tertib sosial adalah pegangan yang mestinya terus diproduksidan diedukasi pembuktian manfaatnya. Karena di ruang edukasi dan regulasi-lah penampakannya yang paling nyata. Di dalam ruang itulah pula masyarakat kita beroleh sandaran ideal yang membuatnya mampu menuntut hak-haknya dan sewajarnya kukuh bertahan menghormati dan memercayai prosedur-prosedur bernegara yang lebih sehat dan di dalam bangunankeadaban keindonesiaan kita.
Sungguh tak wajar rakyat dihadapi dengan aparat bangsanyasendiri!
Di kala lain, masyarakat pun harus beroleh ruang setara untukmempertanyakan pengabaian-pengabaian yang mereka alami. Relasi timbal–balik seperti ini memang tidaklah sederhanakarena laku pengabaian, kisah kalah dan menang, terbela danterhempas, serta yang terhukum dan yang terbebas, pada satumasa yang berulang pernah di alami oleh setiap individu di negeri ini.
Tidak perlu semua orang menghapal pasal-pasal dalam kitab-kitab hukum. Yang dibutuhkan adalah tekad yang kuat untuk“tidak melanggar” hak-hak umum dan kepentingan orang lain.
Dan yang terutama adalah menempatkan hak Keadilan danKebajikan bersama di tempat teratas.
Tak ada kepongahan yang bisa bertahan dengan penyumbatan atau penutupan –dengan kuasa aparat, dengan bahasa apa pun, atau bahkan dengan senjata sekalipun—. Ia akan meledakmelalui celah-celah kesadaran dan perlawanan yang tumbuh daridalam (jiwa dan tekad) masyarakat itu sendiri. Di arena yang lain, pertentangan demi pertentangan dengan mudah diciptakan, ditiru, disirkulasi dan disuburkan.
Tugas pemimpin yang benar, adalah mengatakan danmembuktikan yang benar itu! Sekali ia terlambat atau lalaimemastikan langkah-langkah ke–benar-an, adalah wajar untukkita nyatakan bahwa “kita tak punya pemimpin yang benar”.Bahkan bisa jadi mereka semakin menjauh dari Kebenaran danKeadilan…
Terpecahnya banyak kepentingan material berkelompok, citrakemewahan dan elitisme status, serta tindakan-tindakan“golongan politis” di setiap momentum ekonomi di negeri ini –—secara langsung dan laten— diam-diam tapi pasti akanmembentuk (struktur) bernalar dan bertindak serta mentalitaskita tentang “keserakahan” kuasa yang tidak berkesudahan. Kita dikepung oleh basa-basi perbaikan dan janji-janji periodik, sehingga duka, kematian dan bencana sekalipun tak sepenuhnyamenyadarkan kita untuk mampu bertanya tentang martabatnegeri kita yang sesungguhnya
