DR Yusran Lapananda, SH, MH
Penulis adalah Ahli Hukum Keuangan Daerah
Sengketa antara Pemda-Pemda dengan ASN tak berakhir di 2023 & 2024 namun berlanjut hingga 2025. Objek sengketa masih bagian dari lagu lama TPP gagal bayar, TPP tak terbayar hingga TPP di potong.
Beragam aksi & reaksi dikalangan ASN soal TPP viral. Di Kota Bitung bergolak aksi demo PNS dengan atribut KORPRI menyertai gagal bayar atas TPP, THR & Gaji 13.
Di Pemkab Rokan Hilir ribuan PNS dengan atribut KORPRI gelar unjuk rasa menuntut pembayaran TPP, THR & Gaji 13. Begitu pula di Pemkab Karimun & di daerah lainnya.
Di Gorontalo tepatnya di Kabupaten Pohuwato, beberapa pejabat & ASN ikut beraksi akibat belum terbayarnya beberapa bulan TPP.
Aksi ini membuahkan hasil pembayaran TPP kembali normal & hingga Desember 2024 pembayaran TPP tuntas.
Di daerah kabupaten/kota lainnya di Gorontalo tak ada aksi & reaksi.
Diprovinsi Gorontalo sempat beredar kebijakan untuk tak membayar TPP atas kinerja Desember, namun dalam perjalanannya terbayar pula. Di Pemkot Gorontalo terkonfirmasi lunas & tuntas.
Namun di Pemkab Bone Bolango, Boalemo, Gorut & Pemkab Gorontalo, gagal bayar untuk beberapa bulan.
Malahan dibeberapa daerah terkonfimasi “memotong” besaran TPP ASN 2025. Dalam studi, di beberapa daerah tak ada aksi & reaksi dari kalangan ASN soal tak terbayarnya TPP.
Loyalitas, takut, derita & air mata ASN membaur & campur aduk. Tak tahu kemana aspirasi, keluhan & derita ASN disalurkan.
Unjuk rasa?. takut. Demo?. loyalitas semu. Disesalkan oleh kalangan ASN dimanakah KORPRI?. KORPRI diharapkan hadir, namun hingga kini KORPRI diam atas derita ASN, tak terbayarnya TPP di 2024.
Tak ada aksi & reaksi KORPRI untuk menyalurkan aspirasi ASN tak terbayarnya TPP, THR & gaji 13!!!, bungkam.
KORPRI hanya hadir bila memotong hak-hak ASN, gaji/TPP atas nama iuran KORPRI yg oleh ASN tak tahu kemana iuran KORPRI digunakan?.
Tak ada pertanggungjawaban?. Mereka tahu dikemanakan iuran KORPRI kala apel KORPRI.
Kala kepala daerah mengresmikan bedah rumah atau bangun rumah dari iuran KORPRI, demi pencitraan kepala daerah?.
Kala kepala daerah bagi-bagi bantuan modal kepada masyarakat/ASN yang butuh modal, demi pencitraan kepala daerah?.
Celakanya, kala TPP tak terbayar KORPRI bungkam & diam. Kemana KORPRI?. Untuk apa KORPRI dibentuk?
Jika tak mampu mengaspirasikan derita ASN belum terbayarnya TPP, THR & gaji13?. Padahal pengurus KORPRI orang-orang “hebat” dgn eselon tertinggi & berpendidikan serta berdiklat tertinggi diantara ASN lainnya.
Cerita lain, diawal desember 2024, PPDI (persatuan perangkat daerah Indonesia) Kabupaten Gorontalo gelar demo menuntut ADD yg belum terbayar selang 3 bulan.
Hasilnya sungguh luar biasa, ADD sebulan terpenuhi didesember 2024 & ADD 2 bln dibayar pada januari 2024.
Apakah terdapat korelasi antara demo/unjuk rasa dgn terbayarnya ADD atas ADD yg tak terbayar?.
Apakah ASN harus berdemo/berunjuk rasa agar TPP yg berbulan-bulan tak terbayar, dibayarkan?. Apakah demo/unjuk rasa ASN harus menunggu pergerakan dari KORPRI separti yang dilakukan PPDI?.
Apakah demo/unjuk rasa ASN tak harus menunggu perintah dari KORPRI?. Wallahu a’lam bishawab.
Berkali-kali melalui artikel seperti “Romantika TPP” saya mengurai TPP sebagai hak ASN bukan saja menjadi milik & digunakan ASN semata, namun TPP telah menjadi milik publik.
TPP telah terkavling kedalam kebutuhan ASN tiap bulan. Kebutuhan bayar wifi, listrik & air.
Bayar pendidikan anak & biaya transfer pendidikan anak ASN diluar daerah. Bayar kredit kendaraan (motor/mobil), cicilan/kontrak rumah.
Belanja bahan pokok kebutuhan RT. Bayar pokok/bunga pinjaman bank. Bayar pramuwisma & kebutuhan lainnya yg berkaitan dgn upah pekerja.
Lainnya, TPP menjadi kontributor perputaran uang tiap bln. Penyokong pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Penyeimbang pertumbuhan ekonomi.
Penyumbang atasi inflasi daerah & demi mempertahankan daya beli melalui pembelanjaan ASN & kondisi keuangan disuatu daerah. (*)
