Aktivis muda Gorontalo, Fikri Abdullah, melontarkan kritik keras terhadap dugaan buruknya tata kelola pupuk subsidi di Provinsi Gorontalo setelah munculnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lemahnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
Menurut Fikri, persoalan pupuk subsidi di Gorontalo bukan lagi sekadar masalah teknis, melainkan sudah menjadi persoalan serius yang berpotensi merugikan ribuan petani kecil di daerah.
“Bagaimana mungkin program yang menggunakan uang negara justru dipenuhi persoalan data kacau dan pengawasan yang lumpuh? Ini sangat memprihatinkan,” tegas Fikri Abdullah.
Dalam hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Provinsi Gorontalo disebut belum melaksanakan pengawasan penyaluran pupuk subsidi secara maksimal. Selain itu, penetapan kebutuhan pupuk dinilai belum sepenuhnya berdasarkan data e-RDKK yang benar-benar sesuai dengan kondisi riil petani di lapangan.
Fikri menilai lemahnya validasi data membuka peluang besar terjadinya salah sasaran penerima pupuk subsidi. Dampaknya, petani yang benar-benar membutuhkan justru berpotensi tidak memperoleh haknya.
“Kalau data petani tidak valid, lalu distribusi tidak diawasi secara serius, maka jangan heran kalau pupuk subsidi rawan dimainkan oknum tertentu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat lapangan yang dinilai membuka ruang terhadap dugaan kelangkaan pupuk, permainan distribusi, penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), hingga potensi penyimpangan penyaluran pupuk subsidi.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani.
“Petani hari ini bukan cuma menghadapi mahalnya biaya pertanian, tapi juga harus berhadapan dengan sistem distribusi pupuk yang semrawut,” katanya.
Fikri menegaskan pemerintah tidak boleh hanya fokus pada laporan administratif dan rapat formalitas tanpa memastikan kondisi nyata di lapangan.
“Rakyat tidak butuh seremoni. Petani hanya ingin pupuk tersedia saat musim tanam, mudah diakses, dan sesuai hak mereka,” tambahnya.
Sebagai bentuk solusi, Fikri Abdullah mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo segera melakukan evaluasi total terhadap sistem distribusi pupuk subsidi, mulai dari pembenahan data e-RDKK, audit distribusi pupuk, pengawasan ketat terhadap kios pengecer, hingga penindakan tegas terhadap oknum yang diduga bermain dalam distribusi pupuk subsidi.
Ia juga meminta aparat terkait turun langsung mengusut apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam rantai distribusi pupuk subsidi di Gorontalo.
“Jangan sampai pupuk subsidi berubah menjadi ladang permainan oknum sementara petani terus menjerit. Pemerintah harus hadir dan bertindak tegas sebelum kepercayaan rakyat benar-benar hilang,” tutup Fikri Abdullah.
