Polemik komunikasi antara Camat Telaga Jaya, Ronal Mertiarto Abdini, dengan Koordinator Kecamatan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) terkait permintaan kontribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap program Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, “Navigasi Iman”, menuai sorotan tajam.
Agung Puluhulawa, Koordinator Solidaritas Intelektual Generasi Aktivis (SIGA) Gorontalo sekaligus kader GMNI dan putra asli Kabupaten Gorontalo, mendesak Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, untuk segera mengevaluasi dan mencopot Ronal Mertiarto Abdini dari jabatannya sebagai Camat Telaga Jaya.
Menurut Agung, persoalan ini bukan sekadar perbedaan komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan pengelola SPPG, melainkan menyangkut batas kewenangan, etika birokrasi, dan bagaimana seorang pejabat publik memahami tugas serta tanggung jawab jabatannya.
“Camat itu merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan. Tugasnya adalah mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembinaan masyarakat, bukan justru mempertanyakan apalagi meminta kontribusi dari SPPG untuk membiayai program pemerintah daerah,” tegas Agung.
Ia mempertanyakan dasar Camat Telaga Jaya meminta kontribusi kepada SPPG, bahkan sampai menawarkan agar pihak SPPG menjadi penanggung jawab atau pelaksana program Navigasi Iman.
Menurutnya, jangankan meminta kontribusi dalam bentuk uang maupun pembiayaan kegiatan, mempertanyakan ada atau tidaknya kontribusi dari SPPG pun harus memiliki dasar, mekanisme, dan batas kewenangan yang jelas.
“Jangan sampai jabatan camat digunakan untuk membangun tekanan moral kepada pihak lain hanya karena mereka tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan tertentu. SPPG memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Jangan kemudian seolah-olah mereka memiliki kewajiban untuk membiayai atau menjadi penanggung jawab kegiatan pemerintah daerah yang berada di luar tugas utamanya,” lanjutnya.
TIDAK MEMBERIKAN KONTRIBUSI BUKAN BERARTI MENOLAK NAVIGASI IMAN
Agung juga menyoroti pernyataan Camat Telaga Jaya dalam percakapan WhatsApp yang meminta kepastian dukungan terhadap program Navigasi Iman agar SPPG tidak dianggap menolak program pemerintah daerah.
Pernyataan tersebut dinilai perlu dipertanyakan secara serius karena tidak memberikan kontribusi terhadap suatu kegiatan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah.
“Tolong dipastikan program Navigasi Iman didukung atau tidak agar supaya dianggap Dapur SPPG tidak mau mendukung program pemerintah daerah.”
Agung menilai pernyataan tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam memahami perbedaan antara dukungan terhadap program pemerintah dan kewajiban memberikan kontribusi pembiayaan.
“Saya ingin bertanya, bagaimana konstruksi berpikir seorang camat sampai ketidakmampuan atau ketidaksediaan memberikan kontribusi kemudian dikaitkan dengan sikap menolak program pemerintah daerah? Tidak memberikan kontribusi bukan berarti menolak Navigasi Iman. Ini dua hal yang sangat berbeda,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tidak boleh diukur semata-mata melalui uang, pembiayaan, atau kesediaan menjadi penyelenggara kegiatan.
“Kalau logika seperti ini yang dibangun, maka setiap lembaga yang tidak memberikan sumbangan terhadap kegiatan pemerintah bisa dianggap tidak mendukung pemerintah? Ini cara berpikir birokrasi yang harus dikoreksi. Dukungan tidak selalu berbentuk materi. Seseorang atau lembaga bisa mendukung suatu program tanpa harus menjadi penyandang dana atau penanggung jawab kegiatannya,” tambahnya.
BUPATI SOFYAN PUHI JANGAN DIAM, EVALUASI CAMAT TELAGA JAYA!
Agung meminta Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, tidak menganggap persoalan ini sebagai persoalan komunikasi biasa. Ia mendesak Bupati untuk segera turun tangan, memeriksa duduk perkara, meminta klarifikasi dari seluruh pihak, serta mengambil tindakan tegas terhadap Camat Telaga Jaya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa tidak ada praktik penggunaan jabatan dan kewenangan birokrasi untuk mendorong kontribusi finansial dari lembaga atau satuan pelayanan yang tidak memiliki kewajiban tersebut.
“Bupati Sofyan Puhi jangan diam. Ini harus menjadi perhatian serius. Kami meminta Camat Telaga Jaya segera dievaluasi dan dicopot dari jabatannya apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan etika pemerintahan. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap biasa dan justru menjadi preseden buruk bagi pemerintahan di tingkat kecamatan,” tegasnya.
Agung juga mengingatkan agar persoalan serupa tidak terjadi di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Gorontalo. Menurutnya, Bupati perlu memberikan penegasan kepada seluruh camat agar tidak melampaui batas kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
Ia meminta agar pemerintah Kabupaten Gorontalo memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme partisipasi pihak ketiga dalam program Navigasi Iman, termasuk apakah terdapat ketentuan resmi yang mengatur keterlibatan dan kontribusi SPPG.
Baginya, program pemerintah daerah harus dijalankan dengan semangat partisipasi, kesukarelaan, transparansi, dan akuntabilitas, bukan melalui komunikasi yang berpotensi menimbulkan kesan tekanan terhadap pihak lain.
“Jangan sampai program yang seharusnya membawa nilai keagamaan, kebersamaan, dan persatuan justru menimbulkan persoalan baru karena cara komunikasi pejabatnya. Pemerintah harus mengajak, bukan memberi kesan menekan. Menghimpun partisipasi masyarakat itu berbeda dengan membangun kewajiban kontribusi yang tidak memiliki dasar jelas,” tutup Agung Puluhulawa, Koordinator SIGA Gorontalo, kader GMNI sekaligus putra asli Kabupaten Gorontalo.
SIGA GORONTALO menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Gorontalo demi menjaga profesionalitas birokrasi, kejelasan batas kewenangan, serta memastikan setiap pejabat publik menjalankan amanah jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
