Munculnya opini mengenai dugaan adanya jalur khusus dan fasilitas eksklusif bagi keluarga pejabat di RSUD Toto Kabila perlu disikapi secara objektif dan proporsional. Persoalan ini tidak seharusnya hanya dilihat dari sudut pandang siapa yang mendapatkan fasilitas tertentu, tetapi perlu dipahami berdasarkan regulasi, tata kelola rumah sakit, serta hak setiap orang dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Ada hal mendasar yang perlu diluruskan, bahwa pejabat daerah maupun keluarganya tetap memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, termasuk menggunakan fasilitas perawatan tertentu sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, maupun pejabat pemerintahan lainnya tidak kehilangan haknya sebagai pasien hanya karena memiliki jabatan publik. Demikian pula anggota keluarganya yang juga memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana warga negara lainnya.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan jaminan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Karena itu, keberadaan ruang VIP atau fasilitas perawatan khusus tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi. Rumah sakit memiliki sistem pengelolaan fasilitas berdasarkan kelas perawatan, kapasitas, kebutuhan pasien, privasi, serta ketentuan pembiayaan.
Pertanyaan yang seharusnya dikedepankan bukan sekadar mengapa ada pasien yang menempati ruangan berbeda, melainkan apakah ruangan tersebut memiliki peruntukan dan dasar pengelolaan yang sah.
Jika fasilitas tersebut tersedia dan penggunaannya sesuai ketentuan, maka tidak tepat apabila keberadaannya langsung dipersepsikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa hak memperoleh fasilitas perawatan berbeda tidak sama dengan hak mendapatkan prioritas medis karena jabatan.
Dalam pelayanan kesehatan, prioritas penanganan pasien ditentukan berdasarkan kondisi klinis dan tingkat kegawatdaruratan melalui mekanisme triase. Pasien yang membutuhkan pertolongan segera harus mendapatkan prioritas tanpa memandang apakah dirinya pejabat, keluarga pejabat, peserta BPJS Kesehatan, ataupun masyarakat umum.
Di sinilah pentingnya membedakan antara hak menggunakan fasilitas perawatan dengan hak memperoleh prioritas penanganan medis.
Mengenai tudingan bahwa tenaga kesehatan dipaksa menghentikan pelayanan demi memprioritaskan keluarga pejabat, hal tersebut merupakan persoalan serius yang perlu diklarifikasi dan diperiksa secara objektif berdasarkan fakta. Tidak sepatutnya sebuah tuduhan langsung dijadikan kesimpulan sebelum terdapat penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Jangan sampai setiap perbedaan fasilitas langsung dianggap sebagai diskriminasi, sementara dasar kebijakan dan mekanisme pengelolaannya belum diketahui secara utuh.
Sebagai rumah sakit pemerintah, RSUD Toto Kabila berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Namun, prinsip keadilan tidak berarti seluruh pasien harus mendapatkan jenis ruangan dan fasilitas yang identik. Keadilan berarti setiap pasien memperoleh hak pelayanan sesuai kebutuhan medis, ketentuan pembiayaan, dan standar pelayanan yang berlaku.
Oleh karena itu, penilaian terhadap RSUD Toto Kabila hendaknya didasarkan pada fakta, regulasi, dan pelaksanaan kebijakan di lapangan, bukan semata-mata persepsi mengenai keberadaan fasilitas khusus.
Kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang harus dihormati. Namun, kritik yang konstruktif juga perlu disertai pemahaman terhadap sistem pelayanan kesehatan. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat dijelaskan melalui klarifikasi justru berkembang menjadi penghakiman terhadap institusi pelayanan publik.
Pada akhirnya, pejabat daerah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang adil, dan rumah sakit memiliki kewenangan mengelola fasilitasnya berdasarkan ketentuan yang sah.
Jabatan tidak boleh menjadi tiket untuk melampaui aturan. Namun, perbedaan fasilitas yang memiliki dasar hukum juga tidak boleh serta-merta dicap sebagai diskriminasi.
RSUD Toto Kabila mengajak seluruh masyarakat untuk melihat persoalan ini secara objektif, menghormati hak setiap pasien, memahami tata kelola rumah sakit, serta mengedepankan fakta sebelum membangun opini.
Pelayanan kesehatan bukan tentang siapa yang memiliki jabatan, melainkan bagaimana setiap orang mendapatkan hak pelayanan sesuai kebutuhan medis, standar pelayanan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
HUMAS RSUD TOTO KABILA
